PAKARDAILY.COM JAKARTA — Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Golkar, Kombes Pol (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., menghadiri rangkaian Sidang Tahunan MPR RI serta Rapat Paripurna DPR RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Kehadiran Dr. Maruli Siahaan merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab konstitusional sebagai anggota DPR RI dalam mengikuti agenda kenegaraan, sekaligus mengawal berbagai kebijakan strategis pemerintah yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Rangkaian kegiatan diawali dengan Sidang Tahunan MPR RI yang dilanjutkan dengan Rapat Paripurna DPR RI. Agenda tersebut menjadi forum penting untuk mendengarkan laporan kinerja lembaga-lembaga negara serta Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Republik Indonesia menyampaikan sejumlah capaian pemerintah sekaligus arah kebijakan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Pidato kenegaraan juga menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap perjalanan pembangunan nasional dan memperkuat sinergi antarlembaga negara dalam menjalankan amanah konstitusi.
Usai mengikuti rangkaian Sidang Tahunan MPR RI dan Rapat Paripurna DPR RI, Dr. Maruli Siahaan kembali menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027.
Rapat tersebut juga diisi dengan penyampaian Pidato Presiden Republik Indonesia mengenai Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya.
Dalam agenda tersebut, Presiden menyerahkan RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan kepada Ketua DPR RI untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, Ketua DPR RI menyampaikan surat permintaan pertimbangan DPD RI atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 kepada Ketua DPD RI. Prosesi tersebut kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sebelum rapat paripurna ditutup.
Dr. Maruli Siahaan menilai rangkaian Sidang Tahunan MPR RI dan Rapat Paripurna DPR RI memiliki arti penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Menurutnya, forum tersebut tidak hanya menjadi ruang penyampaian laporan kinerja dan pidato kenegaraan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh lembaga negara dalam menjalankan fungsi masing-masing secara bertanggung jawab.
“Sidang Tahunan MPR RI dan Rapat Paripurna DPR RI merupakan momentum penting untuk melihat capaian yang telah dilakukan pemerintah sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjalankan amanah konstitusi. Seluruh kebijakan yang dihasilkan harus bermuara pada kepentingan masyarakat dan kemajuan bangsa,” ujar Maruli.
Terkait pembahasan APBN 2027, ia menegaskan DPR RI memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan anggaran disusun secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“APBN bukan sekadar angka-angka dalam dokumen negara. APBN harus mampu menjawab kebutuhan rakyat, memperkuat pelayanan publik, mendorong pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pembahasannya harus dilakukan secara cermat, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tegasnya.
Sebagai anggota DPR RI Komisi XIII, Maruli Siahaan juga menekankan pentingnya menjaga kualitas kerja parlemen dalam menjalankan tiga fungsi utama DPR RI, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Ia berharap Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 dapat menjadi momentum untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja DPR RI, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program pemerintah.
“Yang paling penting adalah bagaimana setiap agenda kenegaraan dan kebijakan yang dibahas di parlemen dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. DPR harus terus hadir, bekerja, dan mengawal kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Rangkaian Sidang Tahunan MPR RI dan Rapat Paripurna DPR RI Tahun 2026 tersebut sekaligus menjadi penanda dimulainya Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 serta menjadi bagian dari agenda penting kehidupan ketatanegaraan Indonesia dalam momentum peringatan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. (***)










Komentar