PAKARDAILY.COM,MEDAN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pendalaman terhadap perkara operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret mantan Bupati Langkat Syah Afandin. Dalam pengembangan penyidikan, lembaga antirasuah tersebut disebut mulai menelusuri keterangan dari sejumlah pejabat maupun mantan pejabat yang pernah memiliki posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
Salah satu nama yang disebut berkaitan dengan proses pendalaman tersebut adalah Khairul Azmi. Saat ini, Khairul Azmi menjabat sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Informasi yang dihimpun pada Jumat (21/8/2026) menyebutkan, Khairul Azmi dipanggil penyidik KPK dalam kapasitasnya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Langkat.
Khairul Azmi diketahui menduduki jabatan tersebut sejak 2023 hingga April 2026. Setelah itu, ia kemudian dipercaya mengemban tugas sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
Pemeriksaan tersebut disebut menjadi bagian dari langkah penyidik dalam mengurai sejumlah aktivitas pemerintahan di Kabupaten Langkat yang memiliki keterkaitan dengan rentang waktu perkara yang tengah dikembangkan.
Penyidik diduga sedang memetakan hubungan antara berbagai informasi, dokumen, serta keterangan dari pihak-pihak yang dianggap mengetahui rangkaian peristiwa dalam perkara tersebut.
Namun demikian, pemeriksaan oleh penyidik KPK tidak dapat secara otomatis dimaknai sebagai indikasi keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Seseorang yang dimintai keterangan dapat berstatus sebagai saksi atau pihak yang dibutuhkan keterangannya untuk membantu penyidik mengungkap perkara.
Hingga saat ini, belum terdapat kesimpulan hukum yang menyatakan Khairul Azmi terlibat dalam tindak pidana yang sedang dikembangkan KPK. Karena itu, segala dugaan maupun spekulasi terkait keterlibatannya tetap harus merujuk pada hasil penyidikan dan alat bukti yang dimiliki lembaga antirasuah tersebut.
Pengembangan perkara OTT Langkat ini menjadi perhatian karena penyidik masih berpeluang memanggil dan meminta keterangan dari pihak lain yang dinilai mengetahui proses maupun aktivitas pemerintahan yang berkaitan dengan perkara.
Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penyidikan tidak berhenti pada pihak-pihak yang telah terseret dalam perkara sebelumnya, melainkan dapat berkembang berdasarkan fakta baru yang ditemukan selama proses pemeriksaan.
Publik kini menantikan perkembangan lebih lanjut dari penyidikan KPK, termasuk kemungkinan munculnya nama lain maupun temuan baru yang dapat memperjelas konstruksi perkara.
KPK memiliki kewenangan untuk terus mengembangkan penyidikan sepanjang ditemukan keterangan saksi, dokumen, maupun bukti lain yang dinilai relevan dengan perkara yang sedang ditangani.
Dengan demikian, proses pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat maupun mantan pejabat di lingkungan Pemkab Langkat masih perlu dilihat sebagai bagian dari proses penegakan hukum dan pengungkapan perkara, sampai nantinya KPK menyampaikan secara resmi status hukum masing-masing pihak berdasarkan hasil penyidikan.
Komentar